26 Januari 2018 113 Administrator

Rek­tor Universitas Eka­sakti Pa­dang Prof Dr H Andi Mustari Pide, SH secara resmi mem­buka Bimbingan Teknis (Bin­tek) bagi Pimpinan dan Ang­gota DPRD Bukittinggi Sab­tu (26/3) kemarin di Premier Basko Hotel, Padang.

Bintek kali ini me­ngam­bil tema Sosialisasi dan Implementasi Per­men­dagri No­mor 80 Tahun 2015 ten­tang pembentukan produk hukum daerah, Teknis Eva­luasi LKPJ Kepala Daerah dan Peraturan tentang Ke­we­nangan SOTK. Menurut Andi, tema ini tepat dan rele­van didalami pada bulan ketiga tahun anggaran 2016.

“Selama dua tahun ter­akhir ini penyelenggaraan pemerintah pasca ber­la­kunya Undang Undang No­mor 6 Tahun 2014 tentang De­sa, dan Undang Undang No­mor 22 Tahun 2014 ten­tang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan Un­dang Undang Nomor 23 Ta­hun 2014 tentang Pe­m­e­rintah Daerah, ada ano­mali nor­ma, dimana peraturan per­­undang undangan se­ba­gian belum diganti, se­dang­kan kebutuhan akan per­undang undangan sudah mendesak, namum belum banyak Peraturan Pe­me­rintah (PP) yang dapat di­terbitkan,” terang Andi.

Kegiatan Bintek yang di­ikuti Pimpinan dan anggota DPRD Bukittinggi ini khu­sus mendalami mekanisme pe­nyampaian Laporan Ke­te­ra­ngan Per­tang­gung­ja­wa­ban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD yang dila­kukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun ang­garan berakhir. LKPJ ter­sebut dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per­bai­kan penyelenggaraan pe­merintah daerah.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs H Rusdi Lubis, MSi  dengan tema Pedoman Pemerintah Dae­rah dalam Penyusunan SOTK, pakar Hukum Tata Ne­gara Universitas Andalas Padang dan juga Dosen Pas­casarjana Universitas Eka­sakti Padang Dr Suharizal, SH, MH memberikan ma­teri Teknis Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kemudian Dr Otong Rosadi, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Unes dan Ahli Hukum Tata Negara memberikan materi Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Evaluasi LKPJ Ke­pala Daerah. (h/rel/eni)